Foto: sindikasi

'Amplop' untuk Penghulu Dinilai Gratifikasi

👤Oleh Tim Redaksi Nabawia 🕔04/12/2013 13:51:15

Pemberian amlop kepada penghulu ketika menikahkan pasangan mempelai di luar balai nikah (KUA) masih bergulir. Jika aparat penegak hukum menganggap pemberian itu gratifikasi, maka wakil rakyat menganggap itu sebagai bisyaroh (hadiah).

"Ini memang fenomena. Tentunya, saya menyangkan ada salah satu Kepala KUA yang diperiksa gara-gara menerima pemberian usai menikahkan pasangan di luar balai nikah. Kalau saya melihat itu bukan gratifikasi," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko, Rabu (4/12).

Ia menganggap, dalam menikahkan pasangan mempelai ini, penghulu juga memberikan khutbah nikah. Ibarat kata, seorang penghulu juga merangkap sebagai seorang penceramah atau dai. Jadi sangat wajar jika tuan rumah memberikan hadiah sebagai ganti uang transport.

"Dia (penghulu) juga berjasa kok. Menikahkan orang, memberi khutbah nikah, kalau bisyaroh dianggap gratifikasi ya mau gimana lagi. Saya sangat menyayangkan," ujar Sugiri.

Ia juga sependapat, ketika ada wacana aturan yang jelas terhadap biaya nikah. Artinya, aturan tersebut harus mengakomodir segala kepentingan. Baik soal biaya atau yang lain. Sehingga ke depan, payung hukum tidak abu-abu seperti ini yang malah menuai polemik.

"Dijelaskan, kalau menikah di dalam dan di luar balai nikah berapa. Termasuk pengganti transport pak penghulu. Sehingga, sangat jelas dan tidak menimbulkan polemik seperti ini," katanya.

Lebih jauh Giri juga menyebut, munculnya, fenomena ini memang secara bersamaan. Sebelumnya, sejumlah dokter juga melakukan aksi mogok karena salah satu rekannya merasa dikriminalisasi. Belum tuntas persoalan itu, muncul lagi fenomena penghulu yang juga mogok tidak mau menikahkan pasangan di luar balai nikah. 

"Intinya harus ada kepastian hukum dan tegaknya aturan," tukasnya.

Sebelumnya, sebanyak 661 KUA se-Jatim melakukan deklarasi mengancam untuk tidak menikahkan pasangan mempelai di luar balai nikah. Hal itu menyusul terseretnya, Kepala KUA Kota Kediri karena kasus dugaan gratifikasi dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri setempat. (pm/sindo)
 

Lainnya

Ini Ciri-Ciri Jamaah Haji Indonesia Nonkuota

Kepala Seksi Pengendalian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Daerah Kerja (Daker) Jeddah, Cecep Nursyamsi mengungkap ..

Lagi, Jamaah Haji Nonkuota Telantar di Arab Saudi

Kasus penelantaran jamaah haji non-kuota asal Indonesia kembali terjadi di Arab Saudi. Kali ini dialami ..

Duh, Jamaah Haji Indonesia Dipalak Saat Tiba di Bandara King Abdul Azis

Dua jamaah calon haji Indonesia dipalak oleh tenaga musiman asal Filipina sesaat setelah tiba di ..

Tiga Perusahaan Katering di Madinah Diperingatkan

Tiga perusahaan katering yang menyediakan makanan bagi jamaah haji Indonesia di Madinah diperingatkan karena tidak ..

Jangan Tergiur Iming-iming Berangkat Haji Lebih Cepat

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kemenag, Abdul Djamil, meminta masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming ..

PKS Instropeksi Diri Pasca Kasasi LHI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa berbuat banyak terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang ..

Sebut Makam Wali sebagai Contoh Berhala, Peredaran Buku Madrasah ini Dihentikan

Kementerian Agama meminta maaf atas beredarnya buku pelajaran yang dinilai berbau SARA (suku, agama, dan ..

Selengkapnya

Komentar

'Amplop' untuk Penghulu Dinilai Gratifikasi